GRPKN: Publik Berhak Mendapat Penjelasan yang Jelas
Jakarta MBN Indonesia, terkait analisis laporan keuangan PT PLN (Persero) kembali mengemuka. Setelah angka indikatif Rp72,2 triliun sempat menjadi sorotan, perhatian publik mulai mereda. Namun, satu pertanyaan mendasar belum terjawab: mengapa klarifikasi yang komprehensif belum juga muncul ke ruang publik?
Dalam wawancara khusus Ketua Umum GRPKN Evert Nunuhitu, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal kejelasan informasi yang menjadi hak publik.
Media: Angka sudah terbuka ke publik. Mengapa sampai sekarang belum ada penjelasan yang benar-benar menjawab substansi?
Ketum GRPKN:
Kami menghormati setiap proses yang berjalan. Namun dalam konteks informasi publik, tentu yang diharapkan adalah penjelasan yang utuh dan mudah dipahami, agar tidak menyisakan ruang interpretasi yang berbeda-beda.
Media: Apakah Anda melihat ada keterlambatan dalam memberikan klarifikasi?
Ketum GRPKN:
Kami tidak dalam posisi menilai. Namun dari perspektif publik, semakin lama suatu isu tidak dijelaskan secara komprehensif, maka potensi kesimpangsiuran akan semakin besar. Karena itu, klarifikasi menjadi penting.
Media: Jika tidak ada pelanggaran, seharusnya penjelasan bisa sederhana. Mengapa menurut Anda ini menjadi berlarut?
Ketum GRPKN:
Kami tidak berspekulasi mengenai hal tersebut. Yang kami tekankan adalah bahwa setiap perbedaan atau indikasi dalam data akan lebih baik jika dijelaskan secara terbuka, sehingga tidak berkembang menjadi berbagai asumsi.
Media: Angka Rp72,2 triliun cukup besar. Apakah wajar jika publik mempertanyakan ini?
Ketum GRPKN:
Sangat wajar. Namun perlu kami tegaskan bahwa angka tersebut merupakan nilai indikatif hasil analisis berbasis data publik, dan bukan merupakan kerugian negara maupun kesimpulan adanya pelanggaran hukum.
Justru karena skalanya signifikan, maka kebutuhan akan penjelasan yang utuh menjadi semakin penting.
Media: Apakah Anda melihat adanya hal yang belum dijelaskan dalam laporan keuangan tersebut?
Ketum GRPKN:
Yang kami sampaikan adalah adanya indikasi yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. GRPKN tidak melakukan audit dan tidak menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan menyampaikan hal-hal yang perlu ditelaah lebih dalam oleh pihak yang berwenang.
Media: Jika klarifikasi tidak kunjung muncul, apakah GRPKN akan mengambil langkah lanjutan?
Ketum GRPKN:
Kami telah menyampaikan informasi ini kepada pihak yang berwenang dan akan terus mendorong agar dilakukan penelaahan secara objektif. Fokus kami tetap pada transparansi dan kejelasan informasi.
Media: Apa yang sebenarnya Anda dorong dalam isu ini?
Ketum GRPKN:
Sederhana: kejelasan. Karena publik tidak hanya membutuhkan angka, tetapi juga penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Wawancara ini mempertegas satu hal: isu mungkin mereda, tetapi pertanyaan belum sepenuhnya terjawab. Dan selama penjelasan yang utuh belum disampaikan, ruang publik akan terus mencari kejelasan.
MBN-INV