Jakarta MBN Indonesia.  Di tengah ambisi pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, sebuah ironi mencuat dari hasil investigasi administratif terhadap PT Gudang Garam Tbk. Nilainya tidak kecil: Rp1.262.417.000.000.

Angka ini muncul saat negara, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dikenal vokal mendorong optimalisasi penerimaan negara, sedang gencar memperluas basis pajak dan menutup celah kebocoran.

Investigasi Awal GRPKN yang melakukan kajian administratif terhadap laporan keuangan PT.Gudang Garam,Tbk Tahun Buku 2024. Fokus diarahkan pada akun-akun strategis: aset tetap, aset tak berwujud, dan amortisasi, dari sini, mulai teridentifikasi pola selisih pencatatan.

Hasil analisis mengerucut pada tiga temuan utama: Selisih pencatatan pembelian aset tetap Rp1.008.362.000.000, Selisih amortisasi aset tak berwujud, Rp248.352.000.000, Reklasifikasi aset tak berwujud Rp5.703.000.000, dengan dugaan penyimpangan mencapai  Rp1,26 triliun. Sekitar 80% terkonsentrasi pada aset tetap — indikator kuat adanya potensi materialitas tinggi.

Temuan tidak berhenti di meja kajian. GRPKN mengklaim telah membuka ruang klarifikasi, mempublikasikan hasil investigasi, menyampaikan ke publik melalui media, namun respons dari pihak terkait tidak muncul secara terbuka.

Memperhatikan kondidii yang seperti ini, maka GRPKN melaporkan kepada: Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. Di titik ini, kasus memasuki ranah formal pengawasan, sehingga masyarakat dapat memantau kinerja otoritas pengawasan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perusahaan besar.

Hingga berita ini diturnkan Respons terbuka dari OJK belum terlihat signifikan, Bursa Efek Indonesia belum menunjukkan langkah publik yang tegas, dan Direktorat Jenderal Pajak dinilai belum (lambat) dalam merespons potensi implikasi fiskal

Situasi ini memunculkan persepsi di kalangan pengamat: otoritas seolah berjalan lebih lambat dari dinamika informasi publik.

Evert Nunuhitu juga mengatakan bahwa  untuk memahami kasus ini perlu dilihat hubungan dan peran maing-masing pihak, yakni,  Emiten adalah  PT Gudang Garam Tbk, perusahaan besar dengan pengaruh ekonomi signifikan, Regulator Pasar Modal adalah  Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia; Otoritas Fiskal: Direktorat Jenderal Pajak, sedangkn GRPKN berperan sebagai Pengawas Publik, sebagai pelapor dan pengungkap awal.

Evert Nunuhitu, Ketua Umum Greakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN)

Dimensi Fiskal: Di Saat Negara Mengejar Penerimaan

Menurut Evert, temuan ini muncul dalam konteks yang sensitif, disaat Pemerintah sedang mengejar penerimaan untuk meningkatkan rasio pajak, memperketat kepatuhan, menutup celah penghindaran pajak, maka  dalam konteks ini perbedaan pencatatan asset, amortisasi, nilai transaksi, berpotensi berdampak pada; laba kena pajak dan potensi penerimaan Negara.

Kalau ada selisih pencatatan sebesar ini, pertanyaan fiskalnya jelas: apakah sudah tercermin dalam kewajiban pajak? ujar menyoroti kebijakan fiscal yang belum sejalan dengan keinginan purbaya.

Pertanyaan besarnya adalah “ada apa dibalik sunyi” ?  Kombinasi faktor berikut memicu spekulasi public karena Nilai temuan sangat besar, Sudah berulang kali dipublikasikan, Respons otoritas belum terbuka, ditambah fakta bahwa PT Gudang Garam Tbk adalah perusahaan besar dengan posisi strategis di ekonomi nasional.

Muncul pertanyaan yang mulai menguat: Apakah ukuran dan pengaruh korporasi berpengaruh terhadap kecepatan respons otoritas?  Tidak ada bukti langsung yang menyatakan demikian. Namun dalam dunia transparansi, ketiadaan respons seringkali berbicara lebih keras daripada pernyataan, ujar Evert Nunuhitu.

Lebih lanjut Evert Nunuhitu menyoroti juga faktor risiko yang akan dialami pasar Modal seperti : Mispricing saham, Distorsi informasi, Erosi kepercayaan investor, dan bagi negera ada risiko fiskal , adanya Potensi selisih perhitungan pajak, sehingga penerimaan negara tidak optimal.

Memperhatikan lambannya otoritas dalam menangani kasus-kasus dugaan penyimpangan (Rekayasa) laporan keuangan yang sering kali berulang, maka GRPKN mendesak agar manajemen PT Gudang Garam Tbk dapat melakukan Klarifikasi terbuka, Bursa Efek Indonesia dapat mengambil langkah transparansi atas laporan emiten, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kapasitasnya dapat segera mengambil langkah tepat untuk mengawasi emitan, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat segera melakukan evaluasi fiscal dengan melakukan audit investigasi.

Evert Nunuhitu juga mengatakan bahwa GRPKN melihat maalah ini sebagai “Ujian Nyata Bagi Reformasi Perpajakan” karena kasus ini hadir disaat yang tidak biasa, dimana saat ini negara ingin meningkatkan penerimaan, transparansi menjadi tuntutan global, dan kepercayaan publik terhadap otoritas yang seharusnya  menjadi modal utama, justru semakin rendah yang disebabbkan kinerja otoritas yang belum maksimal.

Jumlah dugaan penyimpangan senilai Rp1,26 triliun ini bukan lagi isu teknis, Ini adalah: ujian bagi emiten, ujian bagi regulator, dan ujian bagi keseriusan negara dalam menjaga integritas sistem

Apakah ini akan berujung pada pembenahan — atau menjadi catatan sunyi dalam sejarah pengawasan? Ujar evert mengakhiri perbincangannya.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil investigasi khusus  jurnalis  kami dengan Ketua Umum Greakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN) Evert Nunuhitu sebagai nara sumber utama, terkait temuan GRPKN dalam melakukan investigasi administratif dan analisis dokumen PT Gudang Garam Tbk, pihak-pihak terkait dalam tulisan ini  memiliki hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan  dan Undang-Undang Pers yang berlaku.

BN – Investigasi.