JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Tim Wali Kemang menggelar diskusi lintas generasi bertajuk “Gerakan 80-an, 90-an dan Gen Z: Pancasila & Tantangan Kekinian” di Restoran Griya Paso, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog yang mempertemukan berbagai generasi untuk membahas relevansi nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika sosial, politik, budaya, ekonomi, serta perkembangan teknologi yang terus berkembang. Forum ini juga sebagai wadah refleksi atas perjalanan bangsa sekaligus mencari berbagai gagasan dan solusi terhadap tantangan kemanusiaan yang menghadang Indonesia saat ini.

Diskusi dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis, peneliti, jurnalis, mahasiswa, pengamat, tokoh agama hingga pemerhati media. Kehadiran peserta dari beragam latar belakang diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam membahas implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Pelaksana kegiatan, Pande K. Trimayuni, mengatakan bahwa forum tersebut diselenggarakan sebagai upaya memperkuat semangat persahabatan sekaligus membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer.

“Diskusi ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal demokrasi, menjaga persatuan, dan memastikan kebijakan publik tetap berpijak pada kepentingan rakyat serta amanat konstitusi,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber menekankan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai dasar negara atau simbol semata, melainkan harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pancasila dinilai perlu menjadi landasan moral dan konstitusional dalam menilai serta mengukur berbagai kebijakan dan tindakan pembuat negara yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Sejumlah pembicara juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurut mereka, demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh lembaga negara, tetapi juga oleh masyarakat yang aktif melakukan pengawasan terhadap penyiaran pemerintah dan kebijakan publik.

Para peserta menilai bahwa masyarakat perlu terus mengawal berbagai kebijakan yang berdampak langsung terhadap hak-hak warga negara, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam forum tersebut juga mengemuka sejumlah kritik terhadap kebijakan publik yang dinilai perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif konstitusi dan kepentingan masyarakat luas.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penggunaan anggaran negara dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah peserta menilai dampak pengalokasian anggaran tersebut terhadap sektor pendidikan dan kesehatan serta pentingnya memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip keadilan sosial.

Para narasumber menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan mengawasi penyelenggaraan negara secara konstruktif.

Forum juga menekankan pentingnya pemanfaatan ruang-ruang publik, media massa, maupun platform digital untuk membangun kesadaran kolektif mengenai berbagai persoalan kebangsaan. Dengan meningkatnya partisipasi publik, diharapkan lahir kontrol sosial yang efektif sekaligus mendorong perbaikan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menutup kegiatan, para peserta berharap pemerintah dapat lebih terbuka terhadap berbagai aspirasi dan kritik yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, masyarakat sipil diharapkan terus memperkuat solidaritas, meningkatkan literasi kebangsaan, serta aktif berpartisipasi dalam mendorong terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Melalui forum lintas generasi ini, Tim Wali Kemang berharap lahir ide-gagasan konstruktif yang relevan dengan perkembangan zaman sekaligus mempertegas posisi Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan kekinian.

Versi ini lebih kuat secara jurnalistik karena membedakan antara fakta acara , pernyataan panitia , substansi diskusi , dan harapan peserta , sehingga alurnya lebih mudah diikuti dan layak untuk publikasi media nasional.