JAKARTA – Keterbatasan kuota pengangkatan notaris, mekanisme perpindahan wilayah jabatan, hingga kendala akses sistem menjadi sejumlah persoalan yang mengemuka dalam kegiatan PASTI Ada SOLUSI Episode 25 di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Berbagai keluhan tersebut disampaikan langsung oleh warga kepada jajaran Kementerian Hukum untuk mendapatkan penjelasan sekaligus solusi atas kendala yang mereka hadapi.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menyampaikan bahwa pihaknya terus mengkaji penyempurnaan mekanisme pembinaan dan pengangkatan notaris agar lebih fleksibel, efektif, serta mampu menyesuaikan kebutuhan di setiap daerah.
Widodo menjelaskan, proses pengangkatan notaris harus mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan formasi di masing-masing wilayah. Pasalnya, masih terdapat sejumlah warga yang telah memenuhi persyaratan, tetapi belum mendapatkan kesempatan karena keterbatasan kuota.
Ia mencontohkan kondisi di Jawa Barat, di mana terdapat tiga orang yang telah memenuhi persyaratan, namun belum dapat diproses karena formasi yang tersedia belum mencukupi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ditjen AHU tengah mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan yang lebih fleksibel, termasuk opsi peninjauan kembali pembatasan kuota melalui koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan demikian, pengaturan formasi diharapkan dapat lebih menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.
Meski demikian, Widodo menegaskan bahwa setiap kebijakan tetap harus mengacu pada peraturan pemerintah (PP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain persoalan kuota, mekanisme perpindahan wilayah jabatan notaris juga menjadi perhatian warga. Mereka menyampaikan keberatan terhadap prosedur pengajuan surat permohonan yang harus dilakukan sejak awal, sementara kepastian mengenai kuota dan waktu pembukaan perpindahan wilayah belum diketahui.
Kondisi tersebut dinilai menyulitkan pemohon, terutama apabila proses perpindahan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Mereka mempertanyakan apakah surat permohonan harus kembali diurus dari awal ketika wilayah tujuan yang sebelumnya dipilih ternyata belum memiliki kuota saat proses perpindahan dibuka.
Atas kondisi itu, warga mengusulkan agar pengajuan surat permohonan dilakukan setelah proses word selesai, sehingga pemohon dapat memperoleh kepastian mengenai ketersediaan kuota dan wilayah tujuan. Mereka juga berharap kuota perpindahan dapat ditambah serta diberikan alternatif wilayah terdekat apabila daerah yang dituju belum memiliki formasi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Widodo mengatakan bahwa mekanisme yang selama ini berjalan akan menjadi bahan evaluasi. Termasuk di dalamnya masukan mengenai kesempatan bagi pemohon untuk memilih wilayah jabatan sesuai keinginan dan kualifikasi masing-masing.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan agar proses pendaftaran dan pengangkatan notaris dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kesempatan yang lebih proporsional kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan.
Tidak hanya menyangkut administrasi, kendala teknis dalam mengakses sistem pengangkatan notaris juga dikeluhkan warga. Sejumlah pemohon mengaku kesulitan masuk ke sistem meskipun telah menghubungi layanan customer service (CS) dan mengikuti petunjuk melalui video panduan yang tersedia.
Bahkan, ada warga yang mengaku telah mencoba mengakses sistem selama kurang lebih dua jam, tetapi belum berhasil. Sementara itu, pengguna lain justru dapat masuk dan melanjutkan proses pengajuan.
Widodo mengakui adanya laporan mengenai kendala akses tersebut. Menurutnya, perbedaan pengalaman pengguna dalam mengakses sistem perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti agar pelayanan administrasi dapat berjalan lebih optimal.
Dalam forum tersebut, warga juga menyoroti pentingnya regenerasi dan pemerataan penempatan notaris di berbagai daerah. Mereka berharap regenerasi tidak berhenti pada pembahasan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan nyata yang membuka kesempatan lebih luas bagi calon notaris yang telah memenuhi persyaratan.
Menanggapi hal itu, Widodo menyampaikan bahwa keberadaan notaris saat ini masih terkonsentrasi di kota-kota utama. Karena itu, pemerataan kebutuhan notaris di daerah perlu terus diperhatikan agar pelayanan hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Ia juga berharap putra-putra daerah dapat mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan notaris di wilayah masing-masing, sekaligus mendorong penguatan kapasitas dan potensi daerah.
Melalui PASTI Ada SOLUSI Episode 25, berbagai aspirasi dan pengaduan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Ditjen AHU untuk menyempurnakan tata kelola pengangkatan notaris. Mulai dari pengaturan formasi dan kuota, mekanisme perpindahan wilayah jabatan, peningkatan akses sistem, hingga pemerataan penempatan notaris.
Langkah pembenahan ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan administrasi hukum yang semakin transparan, efektif, dan responsif, sekaligus memberikan kepastian serta kesempatan yang lebih adil bagi calon notaris di seluruh Indonesia.