Jakarta - Perjalanan wisata tidak selalu harus dimulai dari keindahan alam atau bangunan bersejarah. Di sejumlah negara, pengalaman mengenal suatu daerah justru dapat dimulai dari produk khas yang lahir dan berkembang di wilayah tersebut. Wisatawan dapat mengunjungi perkebunan, menyaksikan proses produksi, bertemu langsung dengan para pembuatnya, hingga mencicipi produk yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat.
Pengalaman tersebut telah dikembangkan di berbagai negara melalui konsep wisata berbasis indikasi geografis. Di Prancis, misalnya, wisatawan dapat menyusuri Route du Champagne untuk mengenal kawasan penghasil Champagne, mengunjungi kebun anggur, hingga melihat ruang penyimpanan bawah tanah. Sementara itu, kawasan Darjeeling di India menawarkan pengalaman wisata perkebunan teh yang lekat dengan sejarah dan karakter wilayahnya. Di Kamboja, Lada Kampot juga menjadi bagian dari pengalaman wisata yang memperkenalkan produk sekaligus daerah asalnya.
Praktik tersebut menunjukkan bahwa indikasi geografis memiliki potensi yang lebih luas dari sekadar pelindungan hukum. Indikasi geografis sendiri merupakan penanda asal suatu produk yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu karena dipengaruhi faktor lingkungan geografis, baik alam, manusia, maupun kombinasi keduanya. Di dalamnya terdapat kekayaan alam, pengetahuan tradisional, keterampilan, serta warisan budaya yang diwariskan antargenerasi.
Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan pendekatan serupa. Hingga saat ini, Indonesia telah mencatatkan 270 indikasi geografis domestik dan menjadi negara dengan jumlah IG domestik terbanyak di kawasan ASEAN berdasarkan ASEAN IP Register 2025, melampaui negara-negara yang lain di kawasan. Ragam produk tersebut tersebar di berbagai sektor, mulai dari pertanian dan perkebunan, perikanan, peternakan, hingga kerajinan dan industri.
Sejumlah produk seperti Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara, Kopi Arabika Kintamani, Lada Putih Muntok, Kayumanis Koerintji, Batik Tulis Nitik Yogyakarta, dan Tenun Ikat Sikka memperlihatkan bagaimana kekhasan suatu produk tidak dapat dilepaskan dari daerah asal dan masyarakat yang menjaganya. Setiap produk menyimpan cerita tentang lingkungan, proses produksi, tradisi, serta keterampilan yang membentuk identitasnya.
Namun, besarnya jumlah indikasi geografis yang telah terdaftar perlu diikuti dengan upaya pemanfaatan yang lebih optimal. Pelindungan hukum menjadi fondasi penting, tetapi nilai ekonomi dan reputasi produk juga perlu terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah asal.
Direktur Jenderal Kekayaan Hermansyah Siregar menunjukkan gambaran kesenjangan yang menarik tentang keuntungan ekonomi pemanfaatan indikasi geografis. Pada 2023, 67 produk kopi indikasi geografis Indonesia mencatatkan nilai ekspor sebesar USD1,06 miliar, sementara satu produk indikasi geografis Champagne dari Prancis mencatatkan nilai ekspor USD6,8 miliar.
Perbedaan kesenjangan keuntungan ini menjadi gambaran besarnya potensi nilai ekonomi yang dapat dibangun melalui penguatan reputasi dan komersialisasi produk indikasi geografis. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan untuk mengejar kesenjangan tersebut adalah mengintegrasikan produk indikasi geografis dengan sektor pariwisata melalui (Geographical Indication) GI Tourism.
Hermansyah menegaskan bahwa pengembangan GI Tourism merupakan bagian dari upaya mendorong pemanfaatan indikasi geografis setelah memperoleh pelindungan hukum. Melalui pengembangan ini, produk indikasi geografis diharapkan tidak hanya memiliki nilai jual sebagai komoditas, tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di daerah asalnya.
“Pelindungan indikasi geografis tidak boleh berhenti pada pendaftaran saja. Kita perlu memastikan bahwa pengakuan terhadap keunikan suatu produk juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjaganya. Indonesia memiliki kekayaan produk yang luar biasa, dan potensi tersebut harus kita dorong agar memiliki nilai tambah serta daya saing yang lebih luas,” ujar Hermansyah dalam wawancara di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta pada Selasa, 17 November 2026.
GI Tourism merupakan pendekatan wisata tematik yang menjadikan produk indikasi geografis dan wilayah asalnya sebagai bagian utama dari pengalaman perjalanan. Wisatawan tidak hanya datang untuk membeli produk, tetapi juga diajak mengenal tempat asalnya, memahami keunikan produk, menyaksikan proses pembuatannya, serta merasakan langsung hasilnya.
Konsep tersebut dibangun melalui empat pengalaman utama, yakni See the Place, Meet the Origin, Experience the Process, dan Taste & Take the Authentic. Keempatnya menghubungkan wisatawan dengan lanskap geografis, masyarakat penghasil, proses produksi, hingga produk autentik yang menjadi identitas suatu daerah. Informasi mengenai asal-usul, keunikan, serta faktor alam dan manusia yang membentuk karakter produk juga dapat disampaikan melalui GI Story Card sebagai sarana edukasi dan penguatan cerita produk.
“Ketika wisatawan datang langsung ke daerah asal suatu produk, mereka tidak hanya membeli barang, tetapi juga memperoleh pengalaman dan cerita. Mereka dapat melihat proses produksinya, bertemu dengan para petani atau perajin, hingga memahami mengapa produk tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari produk sejenis di wilayah lain. Pengalaman inilah yang dapat membangun reputasi dan meningkatkan daya tarik produk indikasi geografis,” jelas Hermansyah.
Pengembangan GI Tourism juga membuka peluang terbentuknya ekosistem ekonomi yang lebih luas. Kehadiran wisatawan dapat memberikan dampak bagi petani, perajin, nelayan, pelaku usaha lokal, pemandu wisata, penyedia transportasi, hingga pengelola akomodasi dan kuliner. Dengan demikian, manfaat pengembangan wisata tidak hanya terpusat pada penjualan produk indikasi geografis, tetapi turut menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah asalnya.
Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), serta pelaku industri pariwisata. Masing-masing pihak memiliki peran dalam menjaga kualitas dan autentisitas produk, memperkuat promosi, menyiapkan destinasi, hingga merancang pengalaman wisata yang berkelanjutan.
“GI Tourism harus menjadi gerakan kolaboratif. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, MPIG, dan pelaku industri pariwisata perlu berjalan bersama. Kita ingin agar manfaat dari pengembangan wisata ini tidak hanya dirasakan oleh sektor pariwisata, tetapi juga kembali kepada petani, perajin, nelayan, dan seluruh komunitas yang selama ini menjaga keunikan produk daerahnya,” tambah Hermansyah.
Sebagai langkah awal pengembangan konsep tersebut, Grand Launching GI Tourism Indonesia akan diselenggarakan pada 18 November 2026 di Dieng, Jawa Tengah. Momentum ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata berbasis indikasi geografis sekaligus mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan produk unggulan daerah sebagai daya tarik wisata.
Melalui GI Tourism, DJKI mendorong agar kekayaan indikasi geografis Indonesia tidak hanya dikenal melalui produknya, tetapi juga melalui cerita, tradisi, alam, dan masyarakat yang melahirkannya. Sebab, keunikan sebuah produk tidak berhenti pada apa yang dapat dibawa pulang, melainkan juga pada pengalaman mengenal tempat dan orang-orang di baliknya. Selengkapnya mengenai GI Tourism, masyarakat dapat mengetahui lebih lanjut melalui gitourism.dgip.go.id.