Labuhanbatu- MBN Indonesia. Sungguh miris melihat kehidupan para nelayan yang ada dikecamatan Panai Hilir kabupaten Labuhanbatu. Kurangnya perhatian Pemkab Labuhanbatu, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap nasib para nelayan, yang dinilai masih jauh tertinggal dengan Kabupaten lain. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) P Saragih kepada awak media saat berkunjung ke kantornya. Rabu (14/11/2024).

Berdasarkan pengalamannya, Ketua HNSI P Saragih ýang juga berprofesi sebagai nelayan, pernah melihat kehidupan nelayan diKabupaten lain seperti Sibolga, Tanjung Balai, menyebutkan kalau  pemerintahan dan Dinas juga HNSI didaerah lain sangat peduli dan bersinergi terhadap kesejahteraan dan perlindungan nelayan. Namun hal itu sangat jauh berbeda yang terjadi diKabupaten Labuhanbatu.

“ Pasalnya ditempat lain para nelayan sudah memiliki kartu nelayan dan kartu tanda boat kapal tangkap ikan, mereka tinggal menunjukan kartu itu bisa mendapat keringanan dalam membeli solar, kesehatan, pendidikan untuk anak, asuransi dan kemudahan-kemudahan lainnya,” ujar P Saragih.

Lanjut P Saragih, kalau dikabupaten Labuhanbatu para nelayan baru sedikit yang mempunyai tanda pengenal kartu nelayan dan tanda nomor boat tankap ikan, hal itu dibuktikan dengan susahnya pengurusan surat-surat dan data yang diminta oleh kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, perlu diketahui para nelayan dikecamatan Panai Hilir banyak yang tidak tau gimana pengurusan surat kepemilikan dan tanda nomor boat sampan tangkap ikan, yang nantinya sangat berguna untuk para nelayan. P Saragih sudah berulangkali selalu menghimbau akan perlu dan pentingnya semua itu kepada para anggota HNSI juga para nelayan lainnya  namun mengurus akan kelengkapan itu semua memakai biaya sebesar Rp. 100.000,- tentunya sangat memberatkan dan membebani para nelayan. 

Hal ini sudah berulangkali disampaikan P Saragih ke Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Ir. Adlin Tanjung MM, terkait banyaknya persoalan kehidupan para nelayan antara lain, mengenai pengurusan tanda nomor dan kepemilikan boat tangkap ikan yang sangat rumit juga membebani para nelayan, subsidi BBM solar untuk nelayan yang selalu tidak memenuhi kuota, adanya pengamanan pemuda diSPBU yang  selalu menganggu para nelayan saat akan mengambil solar subsidi, kurangnya keselamatan para nelayan saat melaut dan lain sebagainya. Namun semua itu tidak pernah ada jalan keluar dan tidak ada realisasi juga tindakan, dikarenakan Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu engan dan sangat jarang datang ke Panai Hilir melihat kehidupan para nelayan yang ada dikecamatan Panai Hilir. 

Hal yang sama juga dikatakan Ismail sebagai ketua kelompok HNSI Panai Hilir, " beberapa waktu yang lalu Kadis Perikanan bersama satu orang stafnya datang berkunjung, namun sayangnya kunjungan itu berlangsung singkat dan hanya biasa saja sambil kami berfoto diboat, kemudian Adlin Tanjung dan stafnya bergegas pulang ke Rantauprapat tanpa ada menanyakan perihal dan persoalan juga kendala para nelayan", tuturnya. Padahal saat itu Ismail ingin banyak menyampaikan persolan dan permasalahan yang dihadapi para nelayan, timbul dugaan kalau Adlin Tanjung Alergi menjumpai para nelayan yang ada dikecamatan Panai Hilir, tutupnya.

Sambung P Saragih, mengungkapkan mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Sudah berulangkali HNSI kabupaten Labubanbatu memohon bantuan perlengkapan dan perlindugan juga peralatan dalam bentuk Proposal ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu, namun semua itu tidak pernah terealisasi, hanya bantuan Hibah yang HNSI terima di tahun 2023 sebesar Rp. 100 juta, ungkapnya. Lain halnya saat dirinya diundang ke DPRD Kabupaten Labuhanbatu terkait perlindungan dan keselamatan  kehidupan para nelayan, namun sangat disesalkan dan disayangkan tidak ada yang tau dan mengerti serta memberi solusi akan banyak persoalan yang dihadapi para nelayan baik itu yang didarat, mau melaut dan ditengah laut oleh wakil rakyat saat itu.

Penutup P Saragih selaku ketua HNSI kecamatan Panai Hilir mengharapakan, " kiranya Pemkab Labuhanbatu, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan memperhatikan dan membantu juga mempermudah para nelayan dalam hal pengurusan data dan surat kepemilikan serta tanda nomor boat sampan tangkapan ikan juga BBM subsidi untuk nelayan agar selalu memenuhi kuota "  tutup P Saragih pada awak media.

Terkait hal itu, awak media  berkunjung ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dijalan WR Supratman, namun Kadis Perikanan dan Kelautan tidak berada dikantor dan lagi keluar ucap salah sorang staf pegawai pada awak media.*

Laporan: Doni Rd