Home / Daerah

Kemenko PM Gandeng ISNU, Kemenag dan UI Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Berbasis Koperasi

Media Bela Negara - 17 November 2026, 15:06 WIB

DEPOK– Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong penguatan ekosistem sosial-ekonomi pesantren sebagai salah satu strategi mempercepat pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengembangan koperasi, kewirausahaan, serta integrasi potensi pesantren dengan ekonomi desa, pesantren diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dalam Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren yang berlangsung di Auditorium Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa (17/11/2026).

Muhaimin menegaskan, pesantren tidak hanya memiliki peran strategis dalam bidang pendidikan dan keagamaan, tetapi juga menyimpan potensi besar untuk melahirkan pelaku usaha baru dan menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di kawasan perdesaan.

Menurutnya, keberhasilan pemberdayaan tidak cukup hanya mengandalkan komitmen pemerintah maupun pemimpin yang memiliki visi baik. Setiap program harus dibangun dengan ekosistem yang dipersiapkan secara sistematis, mulai dari kelembagaan, tata kelola, pendampingan hingga jaringan usaha agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Ia mengingatkan pengalaman program Kredit Usaha Tani (KUT) pada 1998 yang digagas pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie dan Menteri Koperasi Adi Sasono. Program yang bertujuan mempercepat pemberdayaan petani tersebut justru menyisakan tunggakan kredit sekitar Rp10 triliun dalam waktu kurang dari satu tahun.

Pengalaman tersebut, menurut Muhaimin, menjadi pelajaran bahwa program dengan tujuan baik tetap berisiko menghadapi kegagalan apabila tidak ditopang tata kelola, pengawasan, dan ekosistem yang memadai.

“Pengalaman ini menjadi referensi penting ketika kita berbicara mengenai pembangunan ekonomi dan upaya mempercepat pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai pesantren memiliki modal sosial dan ekonomi yang kuat untuk dikembangkan karena telah memiliki sumber daya manusia, jaringan sosial, aktivitas pendidikan, serta hubungan erat dengan masyarakat sekitar. Jaringan alumni pesantren yang tersebar di berbagai daerah juga menjadi kekuatan untuk membangun ekosistem ekonomi yang lebih luas.

**Pemberdayaan Harus Menjadi Strategi Pembangunan**

Lebih lanjut, Muhaimin menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi strategi sekaligus cara kerja utama pembangunan nasional, bukan sekadar program tambahan.

Ia mengaitkan hal tersebut dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Menurutnya, pengelolaan kekayaan alam oleh negara harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab negara dalam memelihara dan memberdayakan masyarakat.

“Setiap rupiah dari APBN harus bermanfaat dan bermakna pada pemberdayaan,” tegasnya.

Muhaimin juga menilai penguatan ekonomi dari bawah diperlukan untuk menciptakan keseimbangan struktur perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya bertumpu pada pelaku usaha besar, tetapi harus memberikan ruang lebih luas bagi UMKM, ekonomi kreatif, dan masyarakat kecil untuk berkembang menjadi pelaku usaha mandiri.

Dalam konteks tersebut, pesantren memiliki peluang besar menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, unit usaha produktif, serta diversifikasi kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal.

**Integrasikan Pesantren dengan Ekonomi Desa**

Salah satu langkah yang didorong Muhaimin adalah mengintegrasikan pengembangan ekonomi pesantren dengan program pembangunan desa, termasuk pemanfaatan dana desa.

Menurutnya, selama ini pembangunan desa masih banyak diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan kegiatan padat karya atau *cash for work*. Pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan penguatan kapasitas ekonomi agar masyarakat tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi juga mampu tumbuh sebagai pelaku usaha mandiri.

Pesantren yang berada di kawasan perdesaan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi apabila terhubung dengan potensi desa, dukungan pemerintah, sektor swasta, serta jaringan pasar yang lebih luas.

Ia juga memaparkan tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui subsidi, bantuan sosial, pengurangan pajak, dan peningkatan fasilitas publik. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja. Ketiga, menghilangkan kantong-kantong kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan, termasuk di lingkungan pesantren.

Karena itu, penguatan ekonomi pesantren perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kegiatan usaha, tetapi juga menjaga keberlanjutan fungsi sosial dan pendidikan pesantren.

**Koperasi Pesantren Harus Dikelola Secara Profesional**

Dalam pengembangan koperasi pesantren, Muhaimin turut menyoroti pentingnya fondasi kepemilikan atau *ownership* yang melibatkan berbagai pihak.

Menurutnya, koperasi pesantren tidak seharusnya hanya dimiliki secara pribadi oleh pengasuh atau kiai, tetapi perlu melibatkan masyarakat sekitar dan para pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan usaha.

“Kalau sudah koperasi pesantren, tetapi yang memiliki hanya kiainya, hampir pasti tidak akan berlanjut,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberlanjutan usaha tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan dan manajemen operasional, tetapi juga oleh fondasi kepemilikan yang kuat, transparansi, serta keterlibatan para pihak.

Oleh karena itu, Muhaimin mendorong penerapan tata kelola koperasi yang profesional, terbuka, dan akuntabel sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

**Kemenko PM Bangun Kolaborasi Bersama Kemenag, UI dan ISNU**

Sebagai tindak lanjut penguatan ekosistem tersebut, Kemenko PM bersama Kementerian Agama, Universitas Indonesia, dan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) mendeklarasikan komitmen bersama kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil untuk Gerakan Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren Berbasis Koperasi.

Deklarasi yang dilaksanakan dalam rangkaian simposium nasional tersebut menjadi bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Melalui kolaborasi ini, masing-masing pihak mengambil peran sesuai kapasitas dan kewenangannya untuk memperkuat pemberdayaan pesantren hingga tingkat desa.

ISNU menyatakan kesiapan mengoptimalkan jaringan organisasinya yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Pimpinan Pusat, 36 Pimpinan Wilayah, 354 Pimpinan Cabang hingga ribuan Pimpinan Anak Cabang.

Jaringan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi ekonomi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendampingan usaha masyarakat pesantren.

Sementara itu, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pesantren berkomitmen memperkuat kebijakan pembinaan dan pemberdayaan pesantren, termasuk pengelolaan data, penyelarasan program pemberdayaan dengan fungsi pendidikan dan dakwah, serta fasilitasi bantuan keuangan, sarana dan prasarana, teknologi, dan pelatihan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komitmen tersebut sejalan dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang mengatur dukungan dan fasilitasi pemerintah terhadap pemberdayaan pesantren.

Dari unsur perguruan tinggi, Universitas Indonesia akan berkontribusi melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, meliputi penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dukungan UI mencakup pemetaan potensi sosial-ekonomi pesantren, penyusunan model kelembagaan dan tata kelola koperasi, pendampingan serta pelatihan manajemen usaha, hingga evaluasi dampak program secara ilmiah dan berbasis data.

**Dorong Ekosistem Usaha dan Perluasan Akses Pasar**

Dalam deklarasi tersebut, para pihak juga menyepakati sejumlah langkah strategis, antara lain mendorong kewirausahaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, diversifikasi usaha, serta perluasan akses terhadap teknologi, pembiayaan, dan pasar berbasis potensi lokal.

Penguatan koperasi dan unit usaha pesantren juga akan diarahkan pada peningkatan profesionalisme, manajemen, tata kelola, serta akuntabilitas kelembagaan.

Kolaborasi selanjutnya akan diperluas dengan melibatkan dunia usaha, koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga filantropi untuk membuka akses pembiayaan, sertifikasi, teknologi, serta pemasaran produk-produk usaha pesantren.

Pelaksanaan program juga akan didorong secara tepat sasaran, transparan, partisipatif, dan terukur melalui pemantauan serta evaluasi berkala. Dengan demikian, program pemberdayaan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

Melalui sinergi Kemenko PM, Kementerian Agama, Universitas Indonesia, dan ISNU, gerakan pemberdayaan ekosistem sosial-ekonomi pesantren berbasis koperasi diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan pembentukan karakter bangsa, tetapi juga berkembang sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, penggerak ekonomi desa, serta bagian penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi nasional.

Catatan redaksional: Saya menggunakan Depok sebagai lokasi berita karena kegiatan berlangsung di Auditorium Fakultas Psikologi UI. Naskah juga menghindari penambahan pernyataan langsung kepada pejabat yang tidak tercantum dalam bahan.

Share :

google.com, pub-1323206817749951, DIRECT, f08c47fec0942fa0

TERPOPULER


Lainnya