JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membuka 3.330 formasi bagi Anggota Luar Biasa (ALB) notaris untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada calon notaris memperoleh wilayah kerja. Selain itu, sistem war atau perebutan kuota dalam pemilihan wilayah kerja notaris akan dihapus mulai 2027 dan diganti dengan mekanisme antrean berdasarkan nomor urut pendaftaran. Kebijakan tersebut disampaikan Supratman dalam PASTI Ada SOLUSI Episode 26 yang digelar pada hari Jumat (20/11/2026).
Sebagai tindak lanjut atas berbagai pengaduan dan aspirasi calon notaris maupun notaris terkait proses pengangkatan, perpindahan wilayah kerja, serta kendala pelayanan administrasi hukum.
Supratman mengatakan, berbagai masukan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial, menjadi bahan evaluasi Kementerian Hukum untuk memperbaiki sistem pelayanan.
“Kami tidak akan mengklaim bahwa kami sudah sempurna. Tetapi justru karena masukan dari Bapak Ibu semua, itulah yang akan kami jadikan bahan membangun sistem agar pelayanan ke depan semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Supratman.
Sebanyak 3.330 formasi ALB notaris dialokasikan ke delapan wilayah, yakni Sumatera 694 formasi, Jawa 440, Bali 133, Nusa Tenggara 267, Kalimantan 698, Sulawesi 667, Maluku 232, dan Papua 199 formasi.
Penambahan formasi tersebut diharapkan membuka peluang lebih luas bagi calon notaris yang belum memperoleh wilayah kerja. Kementerian Hukum juga tengah membenahi sistem elektronik untuk mengatasi kendala teknis yang sebelumnya terjadi saat pengguna mengakses dan mengisi permohonan.
Selain pembukaan formasi, mekanisme perpindahan wilayah kerja notaris dari kategori C ke B maupun C ke A kini dapat diajukan kapan saja melalui layanan elektronik, sepanjang persyaratan terpenuhi. Kuota perpindahan yang sebelumnya diperebutkan juga dihapus.
“Kuotanya kami hapus, tidak ada sistem war. Siapa pun boleh pindah ke mana pun sepanjang memenuhi persyaratan,” tegasnya.
Sementara mulai 2027, pemilihan wilayah kerja notaris akan menggunakan nomor urut pendaftaran dan nomor voucher. Melalui mekanisme ini, calon notaris dapat mengetahui posisi antrean dan memperkirakan proses pengangkatan berdasarkan ketersediaan formasi. Pendaftar yang belum masuk kuota pada tahun berjalan akan diteruskan ke antrean periode berikutnya.
Supratman turut mengingatkan pentingnya menjaga persatuan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan meminta organisasi profesi lebih mengedepankan kepentingan anggota daripada dinamika perebutan jabatan. Kementerian Hukum, katanya, siap mendukung penguatan persatuan notaris.
Ia juga menyoroti pengaduan terkait verifikasi beneficial ownership (BO) atau pemilik manfaat, khususnya persyaratan persetujuan pemilik manfaat atas keputusan RUPS. Supratman telah meminta Ditjen AHU dan Direktur Badan Usaha mengevaluasi proses tersebut agar verifikator tidak melampaui kewenangannya. Ke depan, undangan RUPS diwajibkan diunggah ke sistem Kementerian Hukum sebagai bagian dari proses verifikasi.
Kementerian Hukum juga tengah memproses pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum notaris. Supratman mengajak masyarakat dan para notaris terus menyampaikan masukan serta ikut mengawasi pelayanan pemerintah.
“Semua masukan pasti akan kami dengar dan kami berbenah untuk memperbaiki sistem pelayanan,” ujarnya.
Melalui PASTI Ada SOLUSI Episode 26, Kementerian Hukum menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan membenahi pelayanan agar lebih transparan, tertib, serta memberikan kepastian bagi calon maupun praktisi notaris.
Masukan hari dan tanggal