Perbicangan Hangat Kepala BPOM, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D, Brigjen TNI Dr. dr. Markus Wibowo, Sp.OT., MARS dan Yohanes Handojo Budhisejati

Rakyat sehat bukan sekadar hasil pembangunan. Ia adalah modal pertahanan, kekuatan ekonomi, dan fondasi ketahanan sebuah negara. Karena itu, sudah waktunya kesehatan ditempatkan sebagai investasi strategis nasional.

Jakarta, mediabelanegara.com. Kita terlalu lama membayangkan kekuatan sebuah negara dari apa yang terlihat: jumlah alutsista, kecanggihan teknologi pertahanan, besarnya anggaran militer, atau kemampuan menghadapi ancaman dari luar.

Semua itu tentu penting.  Tetapi ada satu pertanyaan yang jarang ditempatkan di tengah perdebatan tentang ketahanan nasional, yakni Bagaimana mungkin sebuah negara menjadi kuat jika rakyatnya sendiri tidak sehat?

Pertanyaan itu terasa semakin relevan ketika Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) bersama Rumah Sakit Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan (RS Pusrehab Kemhan RI) menggelar Coffee Morning – Dialog Kebangsaan “Rakyat Sehat, Negara Kuat” di Fairmont Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Sekitar 100 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, komunitas herbal, pelaku usaha dan berbagai pemangku kepentingan hadir dalam forum tersebut.

Format Round Table Executive membuat diskusi tidak terasa seperti seminar konvensional. Kesehatan dibicarakan bukan semata-mata sebagai urusan rumah sakit, dokter atau obat-obatan, tetapi sebagai bagian dari persoalan bangsa.

Dan dari sinilah satu refleksi penting muncul: Mungkin kita perlu mengubah cara melihat ketahanan nasional.

Bukan hanya bagaimana negara melindungi wilayahnya, tetapi juga bagaimana negara menjaga manusia yang hidup di dalam wilayah tersebut.

Brigjen TNI Dr. dr. Markus Wibowo, Sp.OT., MARS dan Yohanes Handojo Budhisejati menandatangani  Letter of Intent (LoI) antara RS Pusrehab Kemhan RI dan FORMAS sebagai komitmen awal untuk mengembangkan kerja sama di bidang kesehatan

Negara kuat, rakyatnya bagaimana?

Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budhisejati menyampaikan gagasan sederhana: negara yang kuat harus ditopang oleh rakyat yang sehat.  Kalimat itu sebenarnya mengandung konsekuensi kebijakan yang tidak sederhana.

Selama ini kesehatan sering diperlakukan sebagai sektor pelayanan publik. Negara menyediakan rumah sakit, tenaga kesehatan, obat, program vaksinasi, jaminan kesehatan dan berbagai fasilitas lainnya.

Semua diperlukan. Namun pendekatan tersebut sebagian besar bekerja ketika persoalan sudah terjadi.  Orang sakit datang ke fasilitas kesehatan. Dokter memberikan diagnosis. Obat diberikan. Perawatan dilakukan.

Pertanyaannya kemudian: mengapa kita lebih banyak berbicara tentang bagaimana mengobati daripada bagaimana mencegah?

Penyakit tentu tidak semuanya dapat dicegah. Tetapi sebagian risiko kesehatan dapat dikurangi melalui pola hidup, lingkungan, gizi, literasi kesehatan, deteksi dini dan perubahan perilaku.

Di sinilah paradigma kesehatan perlu bergerak. Dari sekadar mengobati menjadi mencegah. Dari masyarakat sebagai pasien menjadi masyarakat sebagai subjek kesehatan. Dan dari kesehatan sebagai biaya menjadi kesehatan sebagai investasi.

Sakit bukan hanya persoalan individu

Ketika seseorang sakit, persoalannya tidak berhenti pada tubuh orang tersebut.  Ada keluarga yang harus mengeluarkan biaya. Ada pekerjaan yang terganggu. Ada produktivitas yang hilang. Ada anak yang mungkin kehilangan waktu belajar karena orangtuanya harus dirawat. Ada perusahaan yang kehilangan jam kerja. Pada skala yang lebih besar, ada beban sosial dan ekonomi yang harus ditanggung negara.

Karena itu, kesehatan masyarakat sesungguhnya memiliki hubungan erat dengan produktivitas nasional.  Rakyat yang sehat lebih memungkinkan untuk bekerja, belajar, berusaha dan berkontribusi.

Sebaliknya, masyarakat yang rentan terhadap penyakit akan lebih mudah kehilangan produktivitas dan semakin bergantung pada pembiayaan pelayanan kesehatan.

Dalam perspektif ini, belanja kesehatan seharusnya tidak seluruhnya dilihat sebagai pengeluaran. Sebagiannya adalah investasi terhadap kualitas manusia.  Dan kualitas manusia adalah salah satu modal utama ketahanan nasional.

Pertahanan bukan hanya soal senjata

Brigjen TNI Dr. dr. Markus Wibowo, Sp.OT., MARS, dalam dialog tersebut menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam menghadapi tantangan kesehatan ke depan.

Perspektif tersebut menarik karena mempertemukan dua wilayah yang selama ini sering dipisahkan: kesehatan dan pertahanan.  Padahal hubungan keduanya sangat dekat. Pertahanan membutuhkan manusia yang sehat.

Prajurit membutuhkan kesehatan fisik dan mental untuk menjalankan tugas. Industri pertahanan membutuhkan tenaga kerja yang produktif. Negara membutuhkan masyarakat yang mampu bertahan ketika terjadi bencana, wabah atau krisis kesehatan.

Dengan demikian, ketahanan kesehatan sesungguhnya merupakan bagian dari ketahanan nasional.

Bayangkan sebuah negara dengan alutsista canggih tetapi masyarakatnya rentan terhadap wabah, memiliki ketergantungan tinggi terhadap obat impor, lemah dalam produksi bahan baku, rendah literasi kesehatan dan tidak memiliki sistem pencegahan yang kuat.

Apakah negara tersebut benar-benar tangguh?  Pertanyaan itu layak direnungkan. Kekuatan pertahanan tanpa kekuatan manusia akan menjadi kekuatan yang rapuh.

Herbal jangan dipertentangkan dengan obat modern

Dalam konteks inilah pembicaraan tentang tanaman obat, herbal dan jamu menjadi menarik.  Indonesia memiliki kekayaan hayati yang luar biasa. Tradisi penggunaan tanaman obat juga telah hidup di tengah masyarakat selama berabad-abad.

Namun kekayaan alam dan tradisi saja tidak cukup.  Herbal harus bertemu dengan penelitian.  Tradisi harus bertemu dengan ilmu pengetahuan.  Bahan baku harus memenuhi standar.  Produk harus diawasi.  Klaim manfaat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, perdebatan herbal versus obat modern sebenarnya bukan perdebatan yang produktif.  Yang jauh lebih penting adalah bagaimana semua pendekatan yang memiliki dasar ilmiah dapat ditempatkan secara tepat dalam sistem kesehatan.

Herbal tidak boleh dianggap sebagai obat ajaib. Sebaliknya, kekayaan tanaman obat Indonesia juga tidak semestinya diabaikan hanya karena sistem kesehatan modern berkembang pesat.

Yang diperlukan adalah pendekatan rasional: aman, bermutu, terbukti dan sesuai indikasi.

Dalam dialog tersebut, ahli herbal dan pengkaji pengobatan tradisional dr. Prapti Utami, M.Si., bersama Brigjen TNI Markus Wibowo membahas potensi pengembangan tanaman obat, herbal dan jamu berbasis kajian ilmiah.

Di sinilah Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar. Bukan sekadar menghidupkan kembali jamu sebagai warisan budaya, tetapi mengembangkan tanaman obat menjadi bagian dari ekosistem penelitian, kesehatan dan ekonomi.

Kehadiran BPOM mengingatkan satu hal penting

Kehadiran Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., PhD, juga memberi pesan penting.

Semakin besar potensi pasar herbal, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengawasan.  Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan produk yang tersedia.

Mereka membutuhkan produk yang aman. Bahan bakunya harus jelas. Proses produksinya harus memenuhi standar. Kandungannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Klaim manfaat tidak boleh menyesatkan.

Ada prinsip sederhana yang seharusnya tidak boleh dilupakan: alami tidak selalu berarti aman.

Tanaman tertentu dapat memiliki efek farmakologis. Penggunaan yang salah dapat menimbulkan risiko. Interaksi dengan obat lain juga harus diperhatikan.

Karena itu, kemandirian kesehatan tidak berarti membebaskan masyarakat dari standar ilmiah.

Justru sebaliknya.  Semakin besar cita-cita membangun kemandirian kesehatan, semakin tinggi pula standar keamanan dan pembuktiannya.

Ketika dunia usaha ikut masuk

Ada hal lain yang menarik dari forum tersebut: isu kesehatan mulai dipertemukan dengan dunia usaha.

General Manager Fairmont Jakarta Carlos Monterde dan Executive Chef Keith Hooker turut hadir sebagai bagian dari apresiasi pihak Fairmont terhadap kegiatan tersebut.

Kehadiran dunia usaha memperlihatkan bahwa ketahanan kesehatan tidak harus menjadi monopoli pemerintah.  Ada ruang kolaborasi yang luas.

Hotel, restoran, industri pangan, perusahaan kesehatan, pelaku industri herbal, investor, petani dan berbagai sektor bisnis lainnya dapat menjadi bagian dari ekosistem kesehatan.

Misalnya, dunia kuliner dapat ikut memperkenalkan pola konsumsi yang lebih sehat.  Industri dapat membantu mengembangkan produk berbasis bahan lokal. Investor dapat mendukung penelitian dan hilirisasi.  Perusahaan dapat menciptakan rantai pasok yang lebih baik.

Petani memperoleh pasar dan standar yang jelas.Akademisi menghasilkan riset. Tenaga kesehatan memastikan pendekatan yang digunakan tetap berada dalam koridor ilmiah.

Regulator memberikan standar dan perlindungan konsumen.  Pemerintah menciptakan kebijakan. Masyarakat menjadi pengguna sekaligus pengawas.  Jika seluruh mata rantai ini berjalan, maka yang dibangun bukan sekadar industri herbal.  Yang dibangun adalah ekosistem herbal nasional.

Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah

Ada satu pertanyaan ekonomi yang juga penting.  Indonesia kaya tanaman obat. Tetapi apakah Indonesia sudah menjadi negara yang paling banyak menikmati nilai ekonomi dari kekayaan tersebut?

Jangan sampai petani hanya menjual bahan mentah dengan harga rendah, sementara nilai tambah terbesar justru tercipta di tempat lain melalui penelitian, formulasi, teknologi, branding dan pemasaran.

Karena itu, kebijakan tanaman obat tidak boleh berhenti pada ajakan menanam atau menggunakan jamu. Yang diperlukan adalah ekosistem dari hulu sampai hilir.

Petani membutuhkan standar dan kepastian pasar. Peneliti membutuhkan pembiayaan. Perguruan tinggi membutuhkan jalur hilirisasi. Industri membutuhkan kepastian regulasi. Dunia usaha membutuhkan insentif untuk berinvestasi. Dan konsumen membutuhkan produk yang aman serta terjangkau.

Jika semua itu dapat dibangun, tanaman obat dapat menjadi lebih dari sekadar warisan budaya.  Ia dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus instrumen kemandirian kesehatan.

Dari forum ke kebijakan

FORMAS dan RS Pusrehab Kemhan RI menandatangani Letter of Intent (LoI) sebagai komitmen awal untuk menjajaki dan mengembangkan kerja sama di bidang kesehatan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing pihak.

Namun justru setelah penandatanganan itulah pekerjaan sesungguhnya dimulai.  LoI jangan berhenti sebagai dokumen seremonial.  Dialog jangan berakhir sebagai foto bersama.  Gagasan harus diterjemahkan menjadi program.  Program harus diuji.

Hasilnya harus diukur. Dan yang berhasil dapat dikembangkan. Karena itu, alur yang lebih penting adalah:  dialog → rekomendasi → program → pilot project → evaluasi → pengembangan → kebijakan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa program ketahanan kesehatan memiliki indikator yang konkret.  Bukan hanya berapa banyak seminar yang diselenggarakan atau berapa banyak peserta yang hadir.

Tetapi apakah masyarakat menjadi lebih sehat? Apakah literasi kesehatan meningkat?  Apakah risiko penyakit tertentu dapat dikurangi?  Apakah produk herbal semakin aman dan bermutu?  Apakah petani memperoleh nilai tambah? Apakah ketergantungan terhadap bahan baku tertentu dari luar negeri dapat dikurangi?

Dan yang paling penting: apakah kualitas hidup masyarakat benar-benar meningkat?  Ketahanan kesehatan membutuhkan keberanian mengubah cara berpikir

Pada akhirnya, persoalan kesehatan bukan hanya persoalan dokter. Bukan hanya persoalan rumah sakit. Bukan pula hanya persoalan Kementerian Kesehatan.  Ia menyangkut pendidikan, pangan, lingkungan, ekonomi, pertanian, industri, teknologi, pertahanan, kebijakan publik dan perilaku masyarakat.

Karena itu, pendekatan sektoral tidak lagi cukup. Kita membutuhkan kolaborasi nasional. Pemerintah menyediakan kebijakan.  BPOM memastikan pengawasan. Akademisi menyediakan ilmu. Tenaga kesehatan memastikan keamanan penggunaan.

Petani menyediakan bahan baku. Industri melakukan hilirisasi. Dunia usaha membuka ruang inovasi dan pasar. Organisasi masyarakat membantu membangun kesadaran. Dan masyarakat menjadi bagian aktif dari perubahan.  Itulah ekosistem yang sesungguhnya.

Rakyat sehat adalah kekuatan negaraa

Coffee Morning FORMAS dan RS Pusrehab Kemhan RI pada akhirnya menyisakan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar bagaimana mengembangkan herbal.

Pertanyaannya adalah: seperti apa konsep ketahanan nasional yang ingin kita bangun?  Apakah ketahanan nasional hanya berarti kemampuan menghadapi ancaman dari luar?

Ataukah juga kemampuan memastikan rakyat tidak mudah rapuh menghadapi penyakit, krisis pangan, wabah, tekanan ekonomi dan perubahan lingkungan?

Jika jawabannya yang kedua, maka kesehatan harus ditempatkan lebih tinggi dalam agenda pembangunan.  Sebab rakyat bukan sekadar objek pembangunan.

Rakyat adalah alasan mengapa negara dibangun.

Kita membutuhkan pertahanan yang kuat. Tetapi kita juga membutuhkan masyarakat yang sehat.

Kita membutuhkan alutsista modern. Tetapi kita juga membutuhkan manusia yang mampu mengoperasikan, merawat dan mengembangkan teknologi tersebut.

Kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan itu membutuhkan manusia yang sehat dan produktif.

Kita membutuhkan Indonesia Emas 2045. Tetapi cita-cita itu tidak mungkin dicapai dengan generasi yang terus-menerus dibebani persoalan kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah.

Karena itu, mungkin sudah saatnya ukuran kekuatan negara diperluas.  Bukan hanya dari berapa banyak senjata yang dimiliki. Bukan hanya dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya dari seberapa tinggi pembangunan infrastruktur.

Tetapi juga dari seberapa sehat rakyatnya.  Sebab pada akhirnya, senjata menjaga wilayah. Ekonomi menggerakkan pembangunan. Teknologi mempercepat kemajuan. Tetapi manusia yang sehatlah yang menjalankan semuanya.  Dan di situlah makna paling mendasar dari sebuah negara yang kuat:

bukan hanya mampu melindungi rakyat dari ancaman, tetapi juga mampu memastikan rakyat memiliki kesempatan untuk hidup sehat, produktif dan bermartabat.

Jika prinsip itu benar-benar ditempatkan sebagai kebijakan nasional, maka investasi kesehatan bukan lagi sekadar belanja sosial.  Ia adalah investasi ketahanan nasional.

Ditulis oleh : Evert Nunuhitu – Direktur Hubungan Antar Lembaga FORMAS