Pemerintah mempercepat hilirisasi garam nasional sebagai langkah strategis menuju swasembada serta memperkuat industri dalam negeri. Komitmen tersebut ditegaskan dalam talkshow Bincang Bahari bertajuk “Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional” yang digelar di Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).
Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Frista Yorhanita, mengatakan KKP tengah mengembangkan Sentra Industri Garam Nasional (SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
Menurut Frista, kawasan SIGN memiliki potensi lahan sekitar 10.000 hingga 13.000 hektare yang dibagi ke dalam 10 zona produksi. Pada tahap awal, pemerintah akan mengembangkan dua zona terlebih dahulu, sementara delapan zona lainnya ditawarkan kepada investor dan industri pengguna garam.
“Kolaborasi menjadi kunci karena kebutuhan investasinya besar. Pemerintah tidak dapat membiayai seluruhnya sendiri,” ujar Frista.
Ia menjelaskan, pengembangan SIGN diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur produksi, fasilitas pengolahan, serta penerapan teknologi guna meningkatkan kapasitas dan kualitas garam nasional.
Di sisi hilir, PT Garam (Persero) turut memperkuat perannya melalui proyek strategis bersama PT Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sekretaris Perusahaan PT Garam, Indra Kurniawan, mengungkapkan proyek tersebut ditargetkan mampu menghasilkan hingga 1 juta ton garam industri per tahun.
Proyek ini memanfaatkan air buangan (brine) berkadar garam tinggi dari fasilitas Multi Discipline Marine Plant (MDMP) Pertamina yang sebelumnya dinetralisir sebelum dikembalikan ke laut.
“Dengan tambahan kapasitas ini, kami optimistis dapat memperkuat pasokan domestik dan menekan ketergantungan impor, khususnya untuk sektor CAFE,” kata Indra.
Sektor CAFE (Chemical, Alkali, Food, and Energy) selama ini masih bergantung pada pasokan garam impor untuk memenuhi kebutuhan industri nasional.
Selain proyek di Balikpapan, PT Garam juga memperkuat produksi di sejumlah wilayah seperti Rote, Bipolo, dan Madura. Perusahaan juga memperluas kemitraan dengan petambak rakyat melalui skema koperasi guna menjamin kualitas produksi sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petambak.
Sinergi antara KKP, BUMN, investor, dan pelaku usaha dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian garam nasional serta memperkuat rantai pasok industri dalam negeri. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan daya saing industri berbasis garam di Indonesia.