Jakarta MBN Indonesia. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dengan tegas dan tanpa kompromi menyatakan dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Aksi unjuk rasa yang digelar AMPB berlangsung selama dua pekan berturut-turut di halaman Gedung KPK RI, Jakarta, dan 22 Desember 2025 menjadi hari terakhir aksi. Aksi ini merupakan bentuk tekanan moral dan perlawanan rakyat Pati terhadap praktik korupsi serta dugaan pembiaran hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat.

Koordinator AMPB, Suharno, menegaskan bahwa KPK tidak boleh ragu, tidak boleh lamban, dan tidak boleh tebang pilih dalam menegakkan hukum.

“Kami mendesak KPK untuk segera menangkap dan memeriksa Sudewo. Masyarakat Pati menolak keras dipimpin oleh seorang bupati yang diduga terindikasi korupsi. Ini bukan isu politik, ini soal keadilan dan masa depan daerah kami,” tegas Suharno.

AMPB menyoroti fakta adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus DJKA dengan nilai sekitar Rp3 miliar. Selain itu, terdapat dugaan aliran dana sebesar Rp720 juta yang diserahkan oleh pegawai PT Istana Putra Agung kepada Sudewo. AMPB menilai fakta-fakta tersebut cukup kuat dan tidak boleh diabaikan oleh KPK.

“Jika KPK tidak segera bertindak, maka publik patut mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi. Kami tidak akan diam melihat hukum dilemahkan oleh kekuasaan,” lanjut Suharno.

AMPB menegaskan bahwa meskipun 22 Desember 2025 merupakan hari terakhir aksi di Gedung KPK, perjuangan untuk menuntut keadilan dan penegakan hukum akan terus berlanjut. AMPB juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal kasus ini agar diproses secara transparan dan tanpa intervensi.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kabupaten Pati harus dipimpin oleh sosok yang bersih, berintegritas, dan bebas dari dugaan korupsi,” tutup Suharno.