Oleh: Eckie Nunuhitu

Di tengah semakin mengerasnya polarisasi politik, menguatnya oligarki ekonomi, dan melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi, muncul pertanyaan mendasar yang sering luput dari perdebatan publik: apakah krisis yang kita hadapi sesungguhnya merupakan krisis sistem, atau justru krisis moral?

Pertanyaan itulah yang menjadi titik tolak gagasan "Revolusi Moral" yang diperkenalkan Harry Patty, seorang aktivis masyarakat yang lebih dikenal dengan sebutan "Bung Ojol". Berbeda dari berbagai gerakan politik yang berfokus pada perebutan kekuasaan atau perubahan struktur ekonomi, Revolusi Moral menawarkan sesuatu yang lebih mendasar: perubahan dimulai dari hati nurani manusia.

Di dalam gagasan tersebut, manusia dipandang bukan semata-mata sebagai makhluk ekonomi yang mengejar keuntungan atau sebagai bagian dari kelas sosial yang terlibat dalam konflik kepentingan. Manusia diposisikan sebagai Homo Moralis—makhluk yang memiliki kemampuan untuk berdialog dengan nuraninya sendiri, mempertimbangkan baik dan buruk secara rasional, serta bertanggung jawab atas pilihan-pilihan moral yang diambilnya.

Dalam konteks pemikiran politik modern, gagasan ini menarik karena hadir di antara dua kutub besar yang selama berabad-abad membentuk perdebatan tentang masyarakat dan negara: liberalisme ekonomi Adam Smith dan sosialisme revolusioner Karl Marx.

Moralitas yang Terlupakan

Adam Smith sering dikenang sebagai bapak kapitalisme melalui karya monumentalnya The Wealth of Nations. Namun sesungguhnya, sebelum berbicara tentang pasar, Smith terlebih dahulu berbicara tentang moralitas.

Dalam The Theory of Moral Sentiments, Smith menjelaskan bahwa manusia tidak hanya digerakkan oleh kepentingan pribadi (self-interest), tetapi juga oleh empati, rasa keadilan, dan kebutuhan untuk memperoleh pengakuan moral dari sesamanya. Di dalam diri manusia terdapat apa yang ia sebut sebagai impartial spectator—hakim batin yang mengawasi tindakan kita.

Pandangan ini memiliki kedekatan tertentu dengan gagasan Revolusi Moral. Keduanya menempatkan etika sebagai fondasi kehidupan bersama. Keduanya menolak pandangan yang mereduksi manusia hanya menjadi angka statistik ekonomi atau instrumen produksi.

Namun, di sinilah perbedaan mulai muncul.

Smith tetap percaya bahwa institusi pasar yang sehat, hukum yang adil, dan kompetisi yang terbuka akan menghasilkan kemakmuran yang relatif merata. Ia menaruh harapan besar pada mekanisme sosial yang bekerja melalui institusi.

Sebaliknya, Revolusi Moral lahir dari kegelisahan terhadap kenyataan bahwa institusi sering kali justru dikuasai oleh kepentingan sempit. Oligarki ekonomi, politik dinasti, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan dipandang bukan sekadar kegagalan sistem, melainkan cerminan dari kemerosotan moral para pelakunya.

Dalam perspektif ini, persoalannya bukan hanya memperbaiki aturan, melainkan memperbaiki manusia yang menjalankan aturan tersebut.

Menolak Jalan Kebencian Kelas

Jika dibandingkan dengan Karl Marx, perbedaannya menjadi lebih tajam lagi.

Marx meyakini bahwa sejarah bergerak melalui konflik antar-kelas. Ketimpangan ekonomi dianggap sebagai sumber utama ketidakadilan sosial. Karena itu, perubahan harus dilakukan melalui transformasi struktur ekonomi dan politik secara mendasar.

Dalam pandangan Marx, kesadaran manusia dibentuk oleh kondisi material yang melingkupinya. Ubah struktur ekonomi, maka kesadaran akan berubah.

Revolusi Moral bergerak dari arah yang berlawanan.

Harry Patty berangkat dari keyakinan bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan tidak mungkin lahir hanya dari pergantian sistem. Sejarah menunjukkan bahwa banyak revolusi politik berhasil menggulingkan penguasa lama, tetapi gagal melahirkan masyarakat yang lebih bermoral. Kekuasaan berganti tangan, tetapi penyalahgunaan kekuasaan tetap berlangsung.

Karena itu, Revolusi Moral menempatkan transformasi batin sebagai syarat utama perubahan sosial.

Jika Marx berbicara tentang revolusi kelas, maka Revolusi Moral berbicara tentang revolusi jiwa.

Jika Marx melihat manusia terutama sebagai makhluk yang dibentuk oleh relasi produksi, maka Revolusi Moral melihat manusia sebagai subjek moral yang tetap memiliki kebebasan untuk memilih antara integritas dan penyimpangan, antara keadilan dan keserakahan.

Yang menarik, gagasan ini juga secara tegas menolak penggunaan kebencian sebagai energi politik. Ia tidak membangun narasi permusuhan antara kaya dan miskin, antara elite dan rakyat, ataupun antara kelompok sosial tertentu dengan kelompok lainnya.

Perubahan tidak ditempuh melalui kekerasan, melainkan melalui pendidikan moral, keteladanan, advokasi konstitusional, dan partisipasi warga negara.

Jalan Ketiga Indonesia

Dalam konteks Indonesia, posisi tersebut sesungguhnya menghadirkan jalan ketiga yang menarik.

Di satu sisi, ia tidak menolak pentingnya pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kemakmuran sebagaimana ditekankan tradisi liberal. Di sisi lain, ia juga tidak menutup mata terhadap ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan marginalisasi kelompok rentan sebagaimana dikritik tradisi sosialisme.

Namun solusi yang ditawarkan bukanlah dominasi pasar maupun dominasi negara.

Solusi yang ditawarkan adalah penguatan karakter moral warga negara dan penyelenggara negara secara bersamaan.

Gagasan ini mungkin terdengar idealistis di tengah budaya politik yang semakin pragmatis. Namun sejarah menunjukkan bahwa tidak ada institusi yang dapat bertahan lama apabila fondasi moral masyarakatnya runtuh.

Konstitusi yang baik dapat disalahgunakan oleh pejabat yang buruk. Sistem ekonomi yang maju dapat melahirkan kesenjangan yang ekstrem apabila kehilangan dimensi etis. Bahkan demokrasi dapat berubah menjadi sekadar prosedur apabila tidak ditopang oleh integritas para pelakunya.

Karena itu, pertanyaan yang diajukan Revolusi Moral sesungguhnya sederhana tetapi mendasar: sejauh mana pembangunan bangsa selama ini telah memberi ruang bagi pembangunan karakter?

Selama ukuran keberhasilan negara hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, investasi, atau pembangunan fisik, kita berisiko mengabaikan dimensi yang justru menentukan keberlangsungan semuanya, yakni kualitas moral manusianya.

Pada akhirnya, negara tidak dibangun oleh gedung-gedung tinggi, jalan tol, atau angka-angka statistik semata. Negara dibangun oleh manusia yang menjalankannya.

Dan ketika manusia kehilangan kompas moralnya, maka kemajuan ekonomi maupun perubahan politik dapat berubah menjadi sekadar kemajuan tanpa arah.

Di tengah perdebatan antara pasar dan negara, antara kapitalisme dan sosialisme, mungkin yang paling dibutuhkan Indonesia hari ini bukanlah revolusi ideologi, melainkan revolusi hati nurani.